JAKARTA – Mantan Ketua Bidang Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta, menilai pembenahan tata kelola negara perlu diwujudkan melalui penegakan hukum, pengawasan sumber daya, dan pemberantasan penyimpangan anggaran. Langkah tersebut penting untuk memastikan kekayaan negara digunakan bagi kepentingan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan pengelolaan kawasan sesuai ketentuan serta mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan negara.
Selain itu, penguatan tata kelola lembaga dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Reformasi hukum harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus terlihat dari keberanian menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum,” ujar Arven.
Menurutnya, pembentukan dan evaluasi regulasi juga perlu berjalan melalui mekanisme konstitusional. Sejumlah undang-undang, termasuk UU TNI, KUHP, dan UU P2SK, perlu ditempatkan dalam proses evaluasi dan pembahasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi proses pembentukan regulasi. Pemerintah juga harus membuka ruang evaluasi agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Arven mengajak masyarakat untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam membenahi tata kelola negara, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan sumber daya nasional dikelola untuk kepentingan publik. Menurutnya, dukungan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan yang objektif agar setiap kebijakan dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.
“Pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Mari kita dukung langkah-langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah, sekaligus terus memberikan masukan dan pengawasan yang konstruktif. Dengan begitu, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat bisa berjalan bersama,” tutup Arven.
