JAKARTA \u2014 Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memastikan pelaksanaan reforma agraria akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), khususnya dalam hal administrasi pertanahan.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Kepala BRAN Dedi Prasetyo usai bertemu Wakil Menteri ATR\/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Kementerian ATR\/BPN, Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Pertemuan tersebut menjadi agenda koordinasi pertama Dedi setelah mulai menjalankan tugas sebagai Kepala BRAN. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penyamaan persepsi mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dalam pelaksanaan reforma agraria.<\/p>\n
“Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar reforma agraria (BRAN) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dedi.<\/p>\n
Menurut Dedi, masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah sekaligus penyelesaian persoalan agraria secara adil. Tanah juga diharapkan dapat menjadi sumber penghidupan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Karena itu, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan aset, tetapi juga mencakup penataan akses agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan.<\/p>\n
“Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat,” katanya.<\/p>\n
Dedi mengatakan reforma agraria memiliki cakupan yang luas. Dalam pertemuan dengan Ossy, pihaknya turut membahas pengalaman ATR\/BPN dalam pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, penataan aset, pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL), hingga pendampingan masyarakat.<\/p>\n
Menurutnya, berbagai persoalan agraria perlu dipetakan secara komprehensif dengan mengedepankan data dan mendengar aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.<\/p>\n
“Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga,” tegas Dedi.<\/p>\n
Dengan sinergi tersebut, BRAN dan Kementerian ATR\/BPN diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan reforma agraria, sekaligus memastikan kebijakan pertanahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan negara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA \u2014 Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memastikan pelaksanaan reforma agraria akan dilakukan melalui kolaborasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":38312,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[2576,2575,1743],"newstopic":[],"class_list":["post-38311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-atr-bpn","tag-bran","tag-reforma-agraria"],"yoast_head":"\n