Jakarta \u2014 Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Ia menilai Polri saat ini menjadi salah satu institusi negara yang paling responsif dan terbuka dalam pemberian sanksi dibanding lembaga lainnya.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk \u201cUNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi\u201d yang digelar di Auditorium Mutiara STIK\/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13\/4\/2026). Dalam paparannya, ia menyinggung percepatan transformasi Polri yang tengah berlangsung di tengah tuntutan reformasi institusi negara.<\/p>\n
\u201cKita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring semakin terbukanya ruang demokrasi,\u201d ujar Habiburokhman.<\/p>\n
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar. Setiap institusi negara, kata dia, memang dituntut untuk terus berbenah, terutama dalam aspek integritas. Ia mengakui bahwa tantangan integritas selalu ada, termasuk munculnya oknum yang melanggar aturan.<\/p>\n
Meski demikian, ia menegaskan pimpinan institusi tidak perlu khawatir selama mampu merespons pelanggaran secara tegas. \u201cSemua institusi pasti ada oknum. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Habiburokhman bahkan menilai Polri menunjukkan respons terbaik dalam menangani pelanggaran internal. Ia membandingkan dengan lembaga lain yang dinilai kurang transparan dalam menjelaskan sanksi terhadap pelanggar.<\/p>\n
\u201cKalau di institusi lain, kita sulit melacak apa sanksinya. Tapi di Polri, pelanggaran kecil saja bisa berujung PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), dan itu dilakukan secara terbuka,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dinilai tidak alergi terhadap keterbukaan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa pelanggaran merupakan ulah oknum, bukan kebijakan institusi.<\/p>\n
Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong penegakan hukum yang transparan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia menilai Polri selama ini cepat menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi dari DPR.<\/p>\n
\u201cRakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi senjata utama bagi institusi negara dalam mempertahankan kepercayaan publik. \u201cSejelek apa pun kondisi kita, kalau terbuka, rakyat masih bisa memahami. Dan itu yang sedang didorong oleh pimpinan Polri saat ini,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2014 Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37851,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[689,1234,452,2372,2369,2371,2370],"newstopic":[],"class_list":["post-37850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-habiburokhman","tag-ketua-komisi-iii-dpr-ri","tag-polri","tag-polri-responsif","tag-polri-tak-alergi-kritik","tag-presisi","tag-unipol"],"yoast_head":"\n