Jakarta – Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru dengan penetapan Roy Suryo dan tujuh rekannya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025. Pengamat Hukum Tata Negara Abd. R. Rorano S. Abubakar menilai langkah ini tepat secara prosedural, meski membuka ruang pengujian hukum lebih lanjut.<\/p>\n
Menurut Rorano, dari perspektif konstitusi dan peradilan pidana, ada dua aspek krusial: ketepatan penyidik dalam menjalankan kewenangan dan hak tersangka untuk memverifikasi proses tersebut. Ia menekankan bahwa penetapan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian prosedur formal.<\/p>\n
\u201cPenetapan status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan Prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) yang mengedepankan kepastian dan ketaatan pada prosedur formal,\u201d ujar Rorano. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan polisi selaras dengan semangat konstitusi UUD 1945.<\/p>\n
Rorano menjelaskan bahwa dasar hukum penetapan tersangka diatur tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 14, yang mensyaratkan bukti permulaan cukup dari minimal dua alat bukti sah. Proses ini telah dipenuhi melalui gelar perkara, pemeriksaan 130 saksi, dan keterangan 22 ahli lintas bidang seperti pidana, ITE, dan forensik digital.<\/p>\n
\u201cPenyidik telah menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti, diperkuat oleh hasil gelar perkara, pemeriksaan saksi, dan keterangan ahli (pidana, ITE, dsb.),\u201d tambah alumnus Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.<\/p>\n
Prosedur penetapan tersangka juga menjadi wujud kewajiban negara berdasarkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi semua warga, termasuk korban dugaan pidana seperti pencemaran nama baik. Langkah ini memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa diskriminasi.<\/p>\n
\u201cSecara prosedural, jika bukti permulaan telah terpenuhi, tindakan penyidik untuk menetapkan status tersangka adalah sah dan tepat sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU,\u201d papar Rorano.<\/p>\n
Namun, kata dia status ini bukan akhir dari proses peradilan. Meski Roy Suryo cs kini tersangka, asas praduga tak bersalah tetap berlaku sebagai fondasi utama sistem hukum Indonesia, di mana penetapan hanya tahap awal pengumpulan bukti tanpa menyiratkan vonis bersalah. Tersangka berhak membela diri sepenuhnya hingga putusan hakim.<\/p>\n
Rorano menyoroti bahwa UU menyediakan mekanisme praperadilan sebagai hak konstitusional tersangka untuk menguji keabsahan penetapan status oleh penyidik. Ini menjadi pintu utama bagi Roy Suryo cs guna membuktikan adanya cacat prosedur atau ketidakcukupan bukti.<\/p>\n
\u201cKonstitusi dan UU menjamin hak untuk didengar secara adil (Right to a Fair Hearing). Olehnya itu hak untuk menguji dan membela diri melalui upaya praperadilan adalah bagian dari mekanisme konstitusional,\u201d tutur Rorano.<\/p>\n
Lebih lanjut, Rorano menegaskan bahwa penetapan tersangka didukung dua alat bukti memang tepat sebagai langkah awal penegakan hukum oleh kepolisian. Namun, hak tersangka untuk membuktikan ketidakbersalahan melalui praperadilan dan persidangan tetap menjadi pilar peradilan adil, karena putusan akhir berada di tangan majelis hakim.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta – Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru dengan penetapan Roy […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37335,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[2056,2058,2057,453,2059],"newstopic":[],"class_list":["post-37334","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-ijazah-palsu-jokowi","tag-kasus-ijazah-jokowi","tag-rorano-abubakar","tag-roy-suryo-cs","tag-roy-suryo-cs-tersangka"],"yoast_head":"\n