Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-44 dengan tema \u201cRUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Proyeksi terhadap Ancaman HAM, Reformasi Militer, dan Sistem Peradilan\u201d di Sadjoe Caf\u00e9 & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17\/10\/2025).<\/p>\n
Kegiatan yang juga disiarkan melalui Zoom Meeting PBHI Nasional ini menghadirkan sejumlah tokoh dari lembaga hak asasi dan masyarakat sipil, antara lain Ketua PBHI Julius Ibrani, Ketua Centra Initiative Al Araf, Komisioner Komnas HAM RI Saurin Siagian, Direktur Eksekutif Imparsial Ardi Manto Putra, Sekjen PBHI Gina Sabrina, dan Peneliti ELSAM Parasurama Pamungkas. Diskusi dipandu oleh Nurul Izmi dari ELSAM.<\/p>\n
Dalam sambutannya, Julius Ibrani menegaskan bahwa pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tidak boleh mengorbankan prinsip hak asasi manusia. <\/p>\n
\u201cRUU ini berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan keamanan dengan kebebasan sipil dan prinsip-prinsip HAM,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Militerisasi Ruang Siber, Ancaman terhadap Reformasi<\/strong><\/p>\n Ketua Centra Initiative Al Araf menyoroti adanya pasal dalam RUU KKS yang memberi kewenangan penyidikan kepada TNI. Menurutnya, hal itu berpotensi menggeser fungsi TNI keluar dari peran pertahanan negara menuju ranah penegakan hukum sipil.<\/p>\n \u201cPelibatan TNI dalam penyidikan tindak pidana siber jelas bertentangan dengan semangat reformasi militer. Ini langkah mundur dan berbahaya bagi demokrasi,\u201d tegasnya.<\/p>\n Ia juga mengingatkan bahwa RUU ini bisa memperluas dominasi militer di ruang digital dan mengancam independensi sistem peradilan.<\/p>\n Komnas HAM: RUU KKS Tak Penuhi Prinsip Keterbukaan Publik<\/strong><\/p>\n Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI, Saurin Siagian, menilai proses pembentukan RUU KKS masih tertutup dan berpotensi melanggar hak-hak digital warga.<\/p>\n \u201cRuang siber adalah domain sipil. Pelibatan militer di luar fungsi pertahanan negara berisiko melahirkan penyalahgunaan kekuasaan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Komnas HAM juga menyoroti definisi \u201cancaman siber\u201d yang terlalu luas dan ambigu, sehingga berpotensi digunakan untuk membenarkan pembatasan akses internet atau pelacakan aktivitas warga tanpa pengawasan yudisial.<\/p>\n Saurin menambahkan, Komnas HAM merekomendasikan agar pembahasan RUU ini ditunda sampai ada kajian mendalam dan pelibatan publik yang bermakna.<\/p>\n Imparsial: RUU KKS Bisa Jadi Alat Represi Digital<\/strong><\/p>\n Direktur Eksekutif Imparsial, Ardi Manto Putra mengingatkan bahwa RUU KKS memiliki tujuh potensi bahaya serius, mulai dari pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, pembungkaman kebebasan berekspresi, hingga memperkuat peran militer di ranah sipil.<\/p>\n \u201cRUU ini bisa menjadi alat baru untuk membungkam kritik dan memperluas pengawasan negara di dunia digital,\u201d katanya.<\/p>\n Ardi juga menilai, RUU ini gagal membedakan antara keamanan siber dan pertahanan siber. Akibatnya, regulasi justru lebih fokus melindungi kepentingan negara ketimbang hak-hak warga digital.<\/p>\n ELSAM: RUU KKS Harus Dihapuskan dari Wewenang Militer<\/strongA><\/p>\n Peneliti ELSAM Parasurama Pamungkas menegaskan bahwa substansi RUU KKS justru memperkuat militerisasi ruang siber ketimbang melindungi individu dari kejahatan digital.<\/p>\n \u201cRUU ini jangan sampai menjadi ekosistem bagi militerisasi teknologi. Keamanan digital harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi alat kontrol,\u201d tegasnya.<\/p>\n ELSAM meminta agar kewenangan militer dihapus sepenuhnya dari tata kelola keamanan siber dan menekankan perlunya pendekatan multi-stakeholder dalam penyusunan regulasi yang menyangkut dunia digital.<\/p>\n Diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini menegaskan satu pesan penting: RUU KKS tidak boleh menjadi pintu masuk bagi militerisasi ruang siber dan pengawasan digital tanpa batas.<\/p>\n PBHI dan jaringan masyarakat sipil sepakat bahwa keamanan siber harus dirancang untuk melindungi warga negara, bukan membatasi hak-hak mereka.<\/p>\n \u201cKeamanan digital harus dimaknai sebagai perlindungan HAM, bukan alat kontrol negara,\u201d tutup Julius Ibrani.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menggelar Diskusi Hukum […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":36962,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[1815,1224,1816,1766,1817],"newstopic":[],"class_list":["post-36961","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-elsam","tag-imparsial","tag-pbhi-indonesia","tag-ruu-kks","tag-tolak-militerisasi-digital"],"yoast_head":"\n