JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung.<\/p>\n
Hal tersebut juga dibahas dalam diskusi publik bertajuk \u201cUU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat\u201d yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) di Jakarta Selatan, pada Kamis (23\/1).<\/p>\n
Eks Komisioner KPK Saut Situmorang menyoroti ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diatur dalam pasal tersebut.<\/p>\n
\u201cPrinsipnya, kita berada di tempat ketidakpastian yang cukup tinggi, adanya konflik kepentingan dan fairness. Bagaimana bisa menjabarkan hal ini terkait penegakan hukum dan antikorupsi,\u201d ucap Saut.<\/p>\n
Menurut dia, jika pasal tersebut bertujuan melindungi jaksa yang menangani kasus besar, diperlukan kejelasan lebih rinci.<\/p>\n
\u201cKami paham jika pasal itu digunakan untuk melindungi jaksa-jaksa keren yang akan mengungkap korupsi besar. Namun, tanpa Jaksa Agung pun, mereka tetap bisa dilindungi, misalnya oleh civil society,\u201d kata dia.<\/p>\n
Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menilai bahwa Pasal 8 Ayat 5 perlu diatur lebih detail untuk mencegah penyalahgunaan.<\/p>\n
Seharusnya, kata dia, frasa melaksanakan tugas dan kewenangan dijelaskan secara definitif.<\/p>\n
\u201cSelain itu, jika dalam 1×24 jam Jaksa Agung tidak memberi izin, izin itu harus dianggap otomatis diberikan,\u201d tutur dia.<\/p>\n
Edwin juga menyoroti kemunduran dalam kualitas hukum akibat pasal tersebut.<\/p>\n
Izin seperti itu disebut pernah ada sebelumnya yakni di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah dihapus, tetapi kini muncul kembali di kejaksaan.<\/p>\n
\u201cIni menunjukkan upaya menebalkan imunitas jaksa, bahkan sudah dilegalisasi melalui undang-undang,\u201d tegas Edwin.<\/p>\n
Sementara itu, ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memandang bahwa perizinan seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 5 sebenarnya tidak diperlukan.<\/p>\n
\u201cKetika jaksa menangani perkara, itu sudah menjadi kewenangan penuh, sehingga tidak perlu lagi perizinan dari atasan,\u201d kata Fickar.<\/p>\n
Dia juga mengkritik potensi intervensi yang justru terpusat di tangan Jaksa Agung.<\/p>\n
Semangat awal UU tersebut bertujuan untuk menghindari intervensi dari pihak luar.<\/p>\n
\u201cTetapi ini justru makin memusatkan intervensinya di Jaksa Agung,\u201d tambah Fickar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":35628,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[905,904,906,907,903,902],"newstopic":[],"class_list":["post-35627","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-fokad","tag-forum-kajian-demokrasi-kita","tag-proses-hukum-terhadap-jaksa","tag-saut-situmorang","tag-uu-kejaksaan","tag-uu-no-11-2021"],"yoast_head":"\n